Prabowo Lantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto melantik 2 Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yakni Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman untuk mengisi jajaran Kementerian Keuangan dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Kamis (01/10/2026). 
Pelantikan Luky dan Nurkholisoh sebagai Wamenkeu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Keppres 104/2026), yang ditetapkan pada 30 September 2026. Dengan ditetapkannya Keppres tersebut, kini jumlah Wamenkeu menjadi 3 orang, yakni Juda Agung, Luky dan Nurkholisoh. 
Sebelum dilantik sebagai Wamenkeu, Luky merupakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan periode 2025-2026. Ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan sejumlah unit eselon I lainnya. 
Serupa dengan rekam jejak Wamenkeu Juda di Bank Indonesia (BI), Nurkholisoh merupakan senior economist di BI pada 2006–2019 dan menjadi senior researcher BI sejak tahun 2024.
Selain dua Wamenkeu, Prabowo juga turut melantik sejumlah pejabat dalam kabinet pemerintahannya. Pejabat yang dilantik antara lain: 

1. Menko Hilirisasi dan Energi (Bahlil Lahadalia), 
2. Menko Politik dan Keamanan (Dudung Abdurahman), 
3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sugiono), 
4. Menteri Luar Negeri (Armanatha Christiawan Nasir), 
5. Menteri Perindustrian (Muhammad Sarmuji),
6. Wakil Menko Perekonomian (Drajad Hari Wibowo),
7. Wakil Menteri Pertanian (Muhammad Saleh Mustafa), serta
8. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Irwan Meilano).

Selain jajaran kementerian, pelantikan yang berlangsung tersebut juga mencakup sejumlah pimpinan lembaga. Adapun sejumlah pejabat yang dilantik antara lain:

1. Kepala Staf Kepresidenan (Listyo Sigit Prabowo),
2. Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional (Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo),
3. Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Aryanto Wibowo), 
4. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Mohammad Fadil Imran), 
5. Ketua Ombudsman (Nuzran Joher), dan 
6. Anggota Ombudsman (Radian Syam).